32.2 C
Trenggalek
Thursday, 1 May, 2025
HomeUncategorizedKetua DPRD Trenggalek Soroti Wacana Sumbangan TPP PNS

Ketua DPRD Trenggalek Soroti Wacana Sumbangan TPP PNS

Trenggalekjenggelek.com – Rencana sumbangan dari Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Trenggalek menuai tanggapan dari Ketua DPRD Trenggalek, Doding Rahmadi.

Ia menegaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah pusat juga berdampak pada dana TPP.

Menurut Doding, TPP bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) yang merupakan transfer pemerintah pusat ke daerah.

Dengan adanya pemotongan DAU, Pemkab Trenggalek memiliki dua pilihan.

“Pak Bupati sebenarnya memiliki dua opsi. Jika mengikuti kebijakan pusat, maka DAU kita dipangkas, termasuk anggaran untuk tambahan penghasilan pegawai. Alternatif lain adalah menutup kekurangan dengan sumber dana lain,” ujar Doding, Kamis (6/3/2025).

Ia menjelaskan bahwa opsi lain tersebut bisa berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) maupun dana bagi hasil.

Baca Juga  Social Media Marketing for Franchises is Meant for Women

Meski demikian, DPRD masih mempertimbangkan solusi terbaik agar tidak memberatkan ASN.

“Jika dibandingkan daerah lain, besaran TPP di Trenggalek masih tergolong rendah, hanya sedikit lebih tinggi dari Kabupaten Pacitan,” imbuhnya.

Menanggapi hal tersebut, Bupati Trenggalek, Mochamad Nur Arifin atau Mas Ipin, menegaskan bahwa sumbangan dari TPP tidak bersifat wajib, melainkan sukarela sesuai dengan kemampuan masing-masing pegawai.

“Donasi harus didasarkan pada keikhlasan dan kemampuan pegawai. Penyalurannya akan dilakukan oleh lembaga yang mengelola, seperti yang selama ini berjalan melalui Baznas,” jelas Mas Ipin.

Ia menambahkan bahwa dalam pembahasan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), pemerintah akan mencari solusi yang tidak merugikan ASN.

“Jika masyarakat menilai kinerja ASN sudah baik, tentu dukungan mereka untuk mempertahankan TPP tanpa potongan bisa menjadi pertimbangan,” ujarnya.

Baca Juga  Front Row: Marion Hume on Australian Fashion Week Magazine Cover

“Namun, jika dalam pembahasan DPRD melihat bahwa belanja pegawai terlalu besar dibandingkan dengan PAD yang hanya Rp 300 miliar, sedangkan TPP mencapai Rp 100 miliar dan total belanja pegawai mencapai Rp 1 triliun, lalu diminta untuk dikurangi, tentu hal ini yang tidak kami harapkan,” pungkasnya. (kho)

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

TERPOPULER

TAG POPULER