Trenggalekjenggelek.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Trenggalek terus memacu organisasi perangkat daerah (OPD) penghasil untuk meningkatkan kinerjanya.
Tujuannya agar pada 2025 ini pendapatan asli daerah (PAD) bisa mencapai target.
Untuk itu, Komisi II DPRD Trenggalek secara intens melakukan rapat guna pembahasan capaian PAD dengan Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Trenggalek.
Diharapkan, capaian tahun 2024 lalu yaitu dari target yang ditetapkan, PAD hanya terealisasi sebesar 95,87 persen tidak terulang kembali.
Dengan diadakan rapat tersebut, selain evaluasi pendapatan daerah, juga membahas langkah efisiensi anggaran sesuai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025. \
“Kami terus intens melakukan rapat dengan bakeuda, tujuannya pertama klarifikasi tentang realisasi pendapatan tahun 2024 dan efisiensi anggaran sesuai Inpres 1 Tahun 2025,” ungkap Ketua Komisi II DPRD Trenggalek, Mugianto.
Berdasarkan klasifikasi yang disampaikan oleh bakeuda, target pendapatan tidak tercapai karena adanya defisit pada sektor layanan badan layanan umum daerah (BLUD), khususnya di RSUD dr Soedomo Trenggalek.
Alasannya, pendapatan di BLUD tidak masuk langsung ke anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) karena sistemnya berbeda.
“Namun, pendapatan itu tetap harus dihitung karena berkaitan dengan layanan publik,” jelas Mugianto.
Selain mengevaluasi pendapatan daerah, komisi II bersama bakeuda juga membahas langkah efisiensi anggaran yang akan diambil oleh tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) sebagai tindak lanjut Inpres Nomor 1 Tahun 2025.
Sebab saat ini sudah ada rencana efisiensi, mulai dari pemangkasan anggaran perjalanan dinas sebesar 50 persen, pemotongan honorarium dinas, lembur, konsumsi rapat, belanja rutin, hingga pengurangan jumlah panitia lelang maupun panitia kegiatan.
Hal tersebut perlu dilakukan karena efisiensi merupakan strategi untuk menjaga keseimbangan anggaran di masing-masing OPD.
“Dengan adanya upaya itu, kami berharap dana transfer dari pemerintah pusat ke Trenggalek yang berkurang sebesar Rp 54 miliar dapat tertutupi,” jelas politikus asal Partai Demokrat ini.
Sementara itu, Kepala Bakeuda Trenggalek, Hartoko, mengungkapkan bahwa pemangkasan anggaran memang menjadi tantangan tersendiri bagi daerah.
Sebab, inpres yang ditetapkan terkait hal tersebut memiliki dua dampak utama, pertama pengurangan dana transfer ke daerah, dan kedua kewajiban melakukan efisiensi anggaran secara menyeluruh.
Dengan adanya strategi efisiensi, Pemkab Trenggalek berharap pengelolaan keuangan daerah tetap berjalan optimal.
“Kendati demikian, kami tekankan bahwa efisiensi yang dilakukan tanpa mengorbankan pelayanan publik yang menjadi hak masyarakat,” imbuhnya. (kho/c1/jaz)