KOTA, Radar Trenggalek- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Trenggalek menggelar rapat paripurna untuk mendengarkan pidato perdana Bupati pasca-pelantikan. Rapat tersebut juga dihadiri oleh Asisten Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Kamis (6/3).
Dipimpin oleh Ketua DPRD Trenggalek, Doding Rahmadi, rapat ini dihadiri oleh 45 anggota legislatif dan eksekutif, serta unsur terkait. Salah satu agenda utama yang dibahas adalah Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 mengenai efisiensi anggaran.
“Soal efisiensi anggaran memang kebijakan terbaru dari pemerintah pusat. Itu karena APBD kita mencapai Rp 1,9 triliun dan terkena efisiensi sekitar Rp 54 hingga Rp 60 miliar,” ujar Doding saat diwawancarai sejumlah awak media.
Menurutnya, saat ini eksekutif sedang melakukan penyisiran anggaran sebelum nantinya dibahas bersama DPRD. Efisiensi ini juga berdampak pada legislatif, di mana alokasi anggaran DPRD dipangkas hingga 50 persen sesuai dengan Inpres dan Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
“Detailnya, Dana Alokasi Khusus (DAK) juga terpangkas Rp 25 miliar, yang sebelumnya direncanakan untuk perbaikan jalan dan irigasi sebesar Rp 4 miliar. Nanti pembahasan finalnya akan kami sampaikan di DPRD,” tandasnya.
Sementara itu, Bupati Trenggalek, Mochamad Nur Arifin, menegaskan bahwa efisiensi anggaran seharusnya lebih difokuskan pada biaya aparatur, bukan anggaran untuk kepentingan publik. Ia berusaha agar anggaran untuk infrastruktur tetap dipertahankan.
“Kami sudah melakukan penyisiran, misalnya anggaran pembelian mobil dinas untuk saya dan Wakil Bupati tidak kami ambil, begitu juga dengan beberapa anggaran rapat. Dari situ terkumpul Rp 49 miliar, yang kemudian dialokasikan untuk pendidikan dan kesehatan, sementara Rp 14 miliar sisanya akan digunakan untuk Satgas Jalan Berlubang,” jelasnya. (kho)
